oleh

Diduga Bisnis Barang Jasa, Yang Mengatasnamakan Kepentingan Sekolah, Marak Di Kab. Gowa.

Info Desa Sulsel ( insano.org)

Bertiupnya angin kencang, isu tentang adanya pengaturan paket dana BOS ke setiap sekolah di kab. Gowa, memunculkan opini yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Namun setelah ditemukan barang tumpukan paket untuk ke setiap sekolah di kantor Koorwil. UPTD Diknas Somba Opu, menjadi sampel adanya pengaturan barang dan jasa ke sekolah di Kab. Gowa.

Gonjang-ganjing pengadaan barang dan jasa (barjas) serta modul yang hampir tiap tahun jadi topik perbincangan kontroversial lantaran menguntungkan besar dari sejumlah jenis item yang di drop ke sekolah sekolah tanpa memberikan kemerdekaan menangani dan mengelola langsung (swakelola) disetiap sekola.
Dari investigasi disejumlah Kepala sekolah di Kabupaten Gowa, senada dalam keterangannya menerima barjas dan modul tersebut, yang hanya tinggal menerima yang didatangkan dari siapa saja sebagai pelaku, penyalur dan penerbit.
Yang pasti katanya, kita cuma memasukkan dan menyusun dalam bentuk rencana kebutuhan sekolah(RKS) pengadaannya tidak tiba barjas dan modul di bayar lewat dana biaya operasional sekolah(bos).
Menggelitik apakah pengadaan barjas, modul dan apalagilah yang bersentuhan kepentingan sekolah dan anak didik mesti dipihak-ketigakan atau pihak lain?

Dan tidak bisa di urus, dikelola dan ditangani langsung sekolah masing masing? Tanpa intervensi pihak lain yang cenderung mengeruk keuntungan besar?
Koorwil UPTD Diknas Somba Opu, H.M.Yarisi, S.Pd, M.Pd yang di sebut- sebut terlibat dalam dugaan busnis menggiurkan di lingkaran Pendidikan Dinas(Diknas) Gowa terkait pengadaan barjas dan modul yang dibiayai dana bos.
Menurut Koorwil UPTD Diknas Somba Opu, Daeng Tammu sapaan HM Yarisi, mengatakan kepada awak media, tidak menerima sinyalemen persekongkolan yang diasumsikan bernuangsa busnis.
Koorwil, HM Yaris Daeng Tammu menambahkan, keberadaan barjas dikantornya, bukan sebagai perpanjangan penyalur yang memperoleh fee alias jasa dari manapun.
Barjas katanya hingga ada di kantor lantaran penyalur membawa ke sekolah namun kepsek tak ada dan menitipkan di Kantor, ujarnya di hari Senin(3/4) sekitar jam 13. 30 di ruang kerjanya.
Sementara Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan, Hj.Rike, ST yang dikonfirmasikan sekaitan pengadaan barjas dan modul yang menjadi lahan rebutan pebisnis mengurus dana BOS?.
Sekdis, Hj.Rike, menyebutkan, mereka yang buat,membutuhkan dan mengelola barjas dan modul sesuai rencana kerja sekolah(RKS) masing masing sekolah.
Menurutnya, mustahil dia yang butuhkan dan berkepentingan lain orang atau yang memenuhi permintaannya, artinya tak ada intervensi dari siapa berkaitan kebutuhan di RKS dengan pengadaannya, .(Anwar/Omank).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed