oleh

Korupsi Melemahkan Sendi Sendi Kehidupan Berbangsa Dan Merupakan Musuh Bersama Bagi Semua Negara Di Dunia.

Info Desa Sulsel ( insano.org)

Kompleksitas kasus korupsi semakin meningkat sejalan
dengan waktu dan tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.

Korupsi berdampak menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi,
menekan pertumbuhan ekonomi, memperburuk kesenjangan pendapatan dan menyebabkan instabilitas pemerintah.
Korupsi merembet jauh ke dalam sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dengan mendistorsi pemilihan umum, merusak tatanan
hukum, dan mempersulit alur birokrasi.
Muara dari itu semua adalah munculnya penyuapan dan pungutan liar sebagai
jalan pintas dari berbagai kebuntuan tersebut. Akibatnya, high cost economy
menjadi realitas sehari-hari dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian,
serta anjloknya investasi dan daya saing. Kehidupan berpolitik turut terkena
imbas dengan degradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan kebijakan yang ditetapkan. Korupsi tidak hanya persoalan negara berkembang
namun juga negara maju, meskipun tingkat korupsi di negara maju cenderung lebih rendah daripada di negara berkembang.

Perbedaan mencolok tingkat korupsi di antara keduanya terletak pada aspek kelembagaan, norma masyarakat
dan transparansi sistem antara negara berkembang dan negara maju. Di negara
maju, korupsi dianggap sebagai musuh bersama bangsa sehingga masyarakat
tidak toleran terhadap korupsi. Hal ini diikuti oleh aturan hukum yang ketat disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan berlaku sama bagi semua.
Peranan elemen masyarakat sipil dan media massa sangat signifikan sebagai alat
kontrol. Dan yang sangat di harapkan di suatu negara, adalah kesadaran oknum aparatur negara dalam mengembang amanah rakyat, untuk manuju suatu negara yang berkeadilan, sejahtera dan tenteram.

Semua kondisi tersebut memungkinkan dapat terwujud, dengan tertanamnya kode etik bagi setiap penyelenggara negara melekat kuat. Penanggulangan korupsi tidak semata-mata terbatas disektor publik, namun juga berlaku di dunia bisnis. Salah satu kompleksitas
terbesar korupsi saat ini adalah tindakan pencucian uang hasil korupsi, yang menyertakan pejabat negara maupun pelaku bisnis yang korup, dan perusahaan

fiktif di teritori safe heavens. United Nations Office on Crime and Drugs (UNOCD)

Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi
mengestimasi pencucian uang di seluruh dunia mencapai 2% hingga 5% dari
Gross Domestic Product (GDP) dunia atau setara dengan US$ 800 milyar hingga
US$ 2 trilyun. Perlu dicatat bahwa nilai pencucian uang tersebut tidak seluruhnya
berasal dari tindak pidana korupsi, namun demikian ketika seseorang terlibat
dalam korupsi, maka tidak dapat dihindari bahwa pencucian uang akan
dilakukan.
Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan yang besar dalam
pemberantasan korupsi. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di
107 dengan skor 34, masih di bawah: Singapura (84), Malaysia (52), Filipina (38),
serta Thailand (38) untuk kawasan Asia Tenggara (Transparency International,
2014). Beberapa survei yang dilakukan lembaga international juga menunjukkan
bahwa Indonesia sebagai salah satu negera dengan masalah korupsi yang
memprihatinkan. Di sisi lain, dinamika program anti korupsi di dalam negeri tidak
mudah berkembang akibat belum adanya kesamaan pandangan antar-elemen
bangsa tentang pentingnya penanggulangan korupsi. Persoalan hubungan
kelembagaan antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Kejaksaan tidak seharmonis yang diharapkan. Komitmen dan keberpihakan
semua elemen bangsa dalam menanggulangi korupsi bersama-sama adalah hal
yang perlu selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Sebelum melakukan upaya pencegahan korupsi, definisi korupsi perlu dikaji
terlebih dahulu. Korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau
orang lain.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003), mendefinisikan
korupsi sebagai illegal, immoral ordishonest behaviour, especially by people in
positions of power. Selain itu, terdapat variasi definisi dan cakupan korupsi
cenderung beragam antar-ilmuwan

Definisi dan cakupan korupsi ternyata juga bervariasi antar negara dan hal ini
tidak terlepas dari faktor budaya, sosial, moral dan hukum yang berbeda-beda
antar-negara (PBB, 2001; Ertimi dan Saeh, 2013). Hasil kajian dari Sandholtz dan
Koetlze (2000) menunjukan bahwa definisi korupsi dipengaruhi budaya dan
kondisi sosial di tiap masyarakat. Di Korea Utara, misalnya, membawa surat
kabar dan/atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara tersebut
dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan, 1997). Salah satu definisi korupsi yang
Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik Dan Strategi 3
sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi
korupsi menurut Transparency International (TI), di mana korupsi adalah “The
abuse of public office for private gain”. Rose-Ackerman (1997) menyatakan
bahwa korupsi tidak terbatas pada sektor publik namun juga sektor swasta,
karena korupsi terjadi akibat interaksi kepentingan.
Di Indonesia, cakupan korupsi menurut UU anti korupsi No. 31/1999 juncto UU
No. 20/2001 cenderung terbatas di sektor publik saja. Definisi korupsi menurut
undang-undang tersebut tidak mencakup korupsi oleh pihak swasta, korupsi oleh
pihak asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak memasukkan unsur pencucian
uang sebagai bagian dari korupsi. Politik uang selama pemilu, yang sebenarnya
diklasifikasikan sebagai penyuapan dan gratifikasi ternyata bukan cakupan UU
antikorupsi, namun justru diatur di UU Pemilu dengan aturan yang sangat
terbatas untuk penindakannya.
Tindakan korupsi didefinisikan lebih luas di United Nations Conventions Against
Corruption (UNCAC) 2003 yang menyangkut sektor publik, sektor swasta, pekerja
dan organisasi asing yang beroperasi di suatu negara serta pencucian uang hasil
korupsi. The Bribery Act yang diratifikasi pemerintah Inggris di tahun 2010
bahkan memiliki jangkauan hingga ke luar negeri, sejauh pelakunya adalah rakyat
dan perusahaan Inggris beserta rekanannya. Meskipun Indonesia telah
meratifikasi UNCAC dan bahkan mencantumkan pengakuan terhadap UNCAC di
UU 7/2006, namun cakupan korupsi di UNCAC belum sepenuhnya
diimplementasikan mengingat Indonesia masih menggunakan UU No. 20/2001.
Salam hormat kami
Syarifuddin Sultan
Ketua DPD LSM Anti Korupsi Indonesia (LSM AKI ) Sulawesi Selatan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed