oleh

LSM AKI Sul Sel dan YBH KOMPAK, minta Polda Periksa Kasus Pengadaan Kendaraan Mobil Sampah di Kab. Gowa

Gowa,InfoDesaSulsel– 
Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Indonesia Sulawesi Selatan (Sulsel), Syarifuddin Sultan. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, memeriksa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil sampah di Kab. Gowa.

Menurut Syarifuddin saat ditemui oleh beberapa awak media mengatakan, ” jika pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tersebut, telah terjadi unsur tindak pidana korupsi, karenanya menjadi wajib bagi Polda Sulsel untuk menindaklanjutinya.

“Terungkapnya kasus ini, dari beberapa lembaga NGO yang telah melakukan riset maupun investigasi, termasuk tim investigasi LSM AKI Sul sel, diduga ada oknum yang memamfaatkan proyek 121 mobil sampah senilai 53,125,050,000,-.
Telah merugikan uang negara sebesar sebesar 4,982,505,000,-
Angka tersebut di dapatkan dari survei harga kendaraan dump track di beberapa agen resmi kendaraan bermotor roda 6 yang ada di makassar,
oleh karena itu mestinya APH tidak tinggal diam untuk segera menelisik dugaan kongkalikong pengadaan kendaraan sampah yang dianggarkan pada tahun 2019, ucap Syarifuddin
Namun pada tahun 2020 yang lalu, malalui data APBDES desa di kab. Gowa.
Telah di anggarkan lagi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah senilai 292,045,750.
Dimana penggunaan anggaran tersebut, tidak jelas peruntukannya.

Salah seorang Ketua BPD Desa Pa’ladingan Kec. Bontolempangan didataran tinggi kab. Gowa, Dg. Arsyad yang dimintai tanggapannya tentang anggaran tersebut mengatakan.
” jika segala bentuk pelaksanaan dari anggaran yang du lakukan di desa, kami sebagai Ketua BPD, tidak dapat berbuat banyak.
Dimana dalam fungsi pengawasan dilapangan, kami tidak memiliki landasan, ucap Dg. Arsyad.
Sebagaimana hasil kesepakatan rapat APBDES desa, yang seharusnya kami dari BPD menerima salinannya, namun selama ini kami tidak di berikan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, ucap Dg. Arsyad.
Tim kolaborasi LSM AKI Sul Sel bersama YBH KOMPAK dab beberapa media lokal.
Menurut Ketua Umum YBH KOMPAK Ahmad Rana, jika kasus tersebut telah kami telah melaporkan langsung ke KPK dan Kejaksaan Agung di jakarta.
Kenapa kami mengambil langkah tersebut, karena penanganan kasus tersebut, lamban sekali di sul sel, ungkap Ahmad Rana dengan tegas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed